SALATIGA- -Pemerintahan yang dijalankan oleh umat Islam berdasarkan pada syari\u2019ah Islam secara transnasional. Hal tersebut menurut Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin versi salah satu organisasi Islam di Indonesia.<\/p>\n
Phil. Sahiron Syamsuddin juga \u00a0menjelaskan pernyataan salah satu organisasi itu dipertegas dengan beberapa kriteria khilafah islamiyah. \u201cPertama penekanan pada \u2018simbol\u2019 keislaman, bukan substansi. Kedua pimpinan tertinggi bersifat eksklusif, harus laki-laki muslim. Ketiga syari\u2019at Islam dipahami secara literalis\/tekstualis dan kaku. Dan terakhir kepemimpinan bersifat borderless<\/em> atau transnasional,\u201d ujarnya.<\/p>\n Hal itu disampaikan Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin dalam Seminar Nasional dengan tema \u201cIde dan Gerakan Penegakan Khilafah dalam Dunia Islam Kontemporer\u201d yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia Kota Salatiga di Auditorium Kampus 1, Rabu (20\/12).<\/p>\n Adakah dalil Al-Qur\u2019an dan Hadis yang mewajibkan pendirian Khilafah Islamiyah?\u00a0<\/strong>Menurut Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, bahwa tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang mewajibkan pendirian Khilafah Islamiyah. \u201cTak ada ayat atau hadis yang menjelaskan secara eksplisit tentang pemimpin itu harus seorang Muslim,\u201d kata dosen tafsir Al-Quran Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.\u00a0<\/p>\n Lebih lanjut Phil. Sahiron, nerangkan bahwa Al-Qur\u2019an dan Hadis hanya sebatas dalam sebuah komunitas harus ada kepemimpinan dan pemimpin dalam rangka menciptakan kemaslahatan masyarakat dan menghindari mafsadat. Kemudian Al-Qur\u2019an dan Hadis pun tidak menjelaskan bentuk pemerintahan, tetapi menyerahkan hal ini kepada manusia: monarkhi, republik atau lainnya.<\/p>\n \u201cAl-Qur\u2019an dan Hadis hanya memerintahkan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan harus megakkan keadilan, amanah dan kesejahteraan masyarakat,\u201d tegas pakar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<\/p>\n