SALATIGA-Institut Agama Islam Negeri Salatiga menerima kunjungan dari tim Konsultan Bidang Transformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rabu (29/7/2021) di Ruang Rapat Utama Gedung KH. Hasyim Asy’ari, Kampus III.
“Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan IAIN Salatiga kepada kami. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melaksanakan survei bahan kajian moderasi beragama dan indeks demokrasi Indonesia. Lebih spesifik, kami ingin bertukar pikiran dan mendapat masukan agar kebijakan pemerintah dapat menerapkan moderasi beragama dalam wawasan kebangsaan,” ujar Ketua Tim Konsultan Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK RI, Abdullah Mukti, M.Pd.
Kedatangan tim dari Kemenko PMK RI tersebut disambut oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Salatiga, Dr. Sidqon Maesur, Lc., M.A. “Terima kasih sudah bersedia datang ke Kota Salatiga, khususnya ke IAIN Salatiga. Semoga pertemuan ini mendatangkan banyak manfaat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka menyebarkan nilai Wasathiyah Islam, IAIN Salatiga berusaha semaksimal mungkin. “Mulai 2020, kami rutin mengadakan International Webinar Series mengenai Keberagaman di Era Digital: Relasi Agamawan dan Peradaban. Selain itu kami juga melakukan berbagai penelitian mengenai moderasi beragama. Penelitian tersebut lantas dipublikasikan menjadi jurnal dan buku,” jelas Kepala Pusat Bidang Penelitian dan Publikasi LP2M IAIN Salatiga, Sari Famularsih, M.A.
Menurut Kepala Kantor Urusan Agama IAIN Salatiga, Hammam, Ph.D., kajian mengenai keberagaman dan wasathiyah Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam, terutama IAIN Salatiga bermula dari adanya perhatian lebih terhadap permasalahan gerakan Islam transnasional dan kekerasan atas nama agama, “Dari sini kami berangkat. Apa yang bisa dilakukan PTKI, ulama, dan otoritas keagamaan untuk menjawab hal tersebut.”
Secara umum, adanya Center for Wasathiyah Islam adalah untuk menciptakan ruang virtual agar para akademisi dapat berdialog tentang isu-isu keagamaan di era digital. Lebih jauh, akademisi juga diharapkan dapat memberi informasi dan memasyarakatkan moderasi beragama kepada publik.