SALATIGA-Institut Agama Islam Negeri Salatiga mengadakan webinar bersama Kedutaan Besar Arab Saudi terkait Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa tersebut dilaksanakan pada Selasa, (23/11).
Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAIN Salatiga, Dr. Drs. Juraidi dalam sambutannya mengenalkan IAIN Salatiga kepada peserta yang berasal dari Arab Saudi. “IAIN Salatiga ini adalah sebuah institusi pendidikan yang makin lama makin besar. Dengan total mahasiswa sebanyak 15.579 orang, IAIN Salatiga siap beralih status menjadi universitas. Sekian banyak mahasiswa yang ada di sini dapat mempelajari berbagai disiplin ilmu yang disiapkan di lima fakultas yang ada. Kami juga membuka kelas untuk program magister dan doktoral,” jelasnya.
Sedangkan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, H.E. Abdullah Aldhaheri meyampaikan apresiasi atas adanya hubungan baik antara IAIN Salatiga dan Kedutaan Besar Arab Saudi. “Saya berharap seminar yang digelar hari ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
oAldhaheri menilai kuatnya hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia, termasuk IAIN Salatiga akan menjadi pintu pembuka kerja sama di masa yang akan datang. Terkait dengan peran perempuan di Arab Saudi, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia mengatakan bahwa perempuan di Arab Saudi dibebaskan berkarir dan berkontribusi pada masyarakat, “Peran perempuan di Arab Saudi semakin berkembang dari masa ke masa. Perempuan banyak menyumbang pemikiran dalam berbagai bidang, mulai dari keuangan hingga bidang diplomasi. Bahkan sudah banyak pula perempuan yang berkarir menjadi pilot, astronaut, bahkan anggota milliter. Peran-peran tersebut menutup gap antara peran laki-laki dan perempuan yang ada di Arab Saudi.” Dalam penutupnya, Aldhaheri menyampaikan bahwa Arab Saudi akan terus menyuarakan kesetaraan gender.
Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan General Woman’s Union Arab Saudi, Anoud Aseri, “Pemberdayaan perempuan terus dan selalu menjadi visi Arab Saudi. Kami siap memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berkontribusi pada perkembangan negeri. Pemerintah Arab Saudi juga mendukung penguatan peran perempuan. Sesuai dengan konstitusi Arab Saudi, kami akan terus memperjuangankan hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi atas perempuan.”
Aseri mencontohkan beberapa kebijakan yang mendukung peran pemerintah Arab Saudi dalam menyertarakan hak-hak perempuan, “Arab Saudi membuat berbagai kebijakan yang pro perempuan. Dengan adanya kebijakan tersebut, perempuan di Arab Saudi dapat berkarir di berbagai bidang seperti politik, sains, teknologi, peradilan, dan antariksa. Selain itu, perwakilan perempuan di DPR Arab Saudi mencapai 50 persen. Hal tersebut menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam mendukung hak-hak perempuan.”
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Salatiga, Dr. Muna Erawati, M.Si menambahkan materi terkait pemberdayaan perempuan di Indonesia. “Pemberdayaan perempuan di Indonesia dapat disimbolkan dengan beberapa tokoh seperti RA. Kartini, Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Susi Susanti, Anggun C. Sasmi, hingga Dian Pelangi. Tokoh-tokoh tersebut memberi kontribusi melalui berbagai bidang yang digeluti. Dalam bidang keagamaan, ulama perempuan juga mengambil peran yang besar. Kita mengenal nama-nama besar seperti Rahmah El-Yunussiyyah, Nyai Hj. Nur Chodijah, dan Prof. Dr. Hj. Zakiah Darajat,” urainya memulai penjelasan.
Menurutnya, perempuan Indonesia juga berkarir di banyak bidang tetapi di tengah kebebasan berkarir tersebut masih ada permasalahan dalam pemberdayaan perempuan, “Tak bisa dipungkiri, di tengah kita masih banyak permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan perempuan seperti adanya diskriminasi, rendahnya keikursertaan perempuan, pernikahan dini, dan perbudakan anak-anak.”
Terakhir, Dr. Muna menerangkan langkah-langkah yang yang diambil IAIN Salatiga dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, “IAIN Salatiga berupaya untuk terus meningkatkan pemberdayaan perempuan, kami mulai dari mendirikan pusat studi gender dan anak, selain itu kami juga menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menyediakan fasilitas ramah anak dan perempuan, serta melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di dalam masyarakat.”